Ikntoday.id, Samarinda – Kalimantan Timur yang dihuni hampir 4 juta jiwa kini menghadapi masalah serius dalam sektor kesehatan. Kekurangan jumlah dokter dan ketimpangan distribusinya telah menjadi sorotan, dengan dampak yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Andi Satya Adi Saputra, anggota DPRD Kaltim sekaligus seorang dokter dan pengajar, mengungkapkan bahwa provinsi ini hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Jumlah tersebut masih jauh dari standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang mengharuskan satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan populasi yang mencapai 4 juta jiwa, idealnya Kaltim membutuhkan setidaknya 4.000 dokter.
“Kekurangan dokter ini jelas menghambat akses layanan kesehatan yang optimal. Kita masih kurang 50 persen dari jumlah yang seharusnya,” kata Andi Satya.
Namun, masalah terbesar bukan hanya terletak pada jumlah dokter yang kurang, tetapi juga pada distribusinya yang tidak merata. Sekitar 80 persen dokter terkonsentrasi di tiga kota besar – Samarinda, Balikpapan, dan Bontang – sementara daerah-daerah terpencil di Kaltim justru kekurangan tenaga medis.
“Ini menyebabkan wilayah-wilayah lain kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Masyarakat di daerah terpencil seringkali tidak bisa mengakses dokter dengan mudah,” ungkap Andi Satya.
Tak hanya itu, Andi juga mencatat bahwa dari 2.000 dokter yang ada, sekitar 800 di antaranya adalah dokter spesialis. Kebanyakan dari mereka memilih berpraktik di kota-kota besar, di mana fasilitas kesehatan lebih memadai dan kesejahteraannya lebih terjamin.
“Dokter-dokter spesialis memang lebih memilih kota besar, karena fasilitas yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih mendukung. Tidak mudah bagi mereka untuk bertugas di daerah terpencil dengan kondisi fasilitas yang terbatas,” jelas Andi Satya.
Menurut Andi Satya, pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bekerja di sana.
“Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah terpencil memadai. Tanpa itu, sulit untuk menarik dokter ke sana,” tegas Andi Satya.
Masalah ini semakin mendesak, mengingat kesenjangan layanan kesehatan antara kota besar dan daerah pedalaman di Kaltim yang semakin lebar. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan ini akan terus menghalangi akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang kurang terlayani. (MH/Adv/DPRDKaltim)
