Ikntoday.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyuarakan keprihatinannya terhadap rendahnya minat sekolah di kalangan anak-anak usia SMP di daerah-daerah sekitar perusahaan, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
DIrinya menyampaikan bahwa banyak anak lebih memilih membantu orang tua untuk mendapatkan uang ketimbang melanjutkan pendidikan.
“Alasan sederhana, anak-anak SMP banyak yang memilih membantu orang tua. Mereka merasa lebih baik bekerja demi uang daripada bersekolah,” ungkap Salehuddin.
Tidak hanya menyuarakan keprihatinan, Salehuddin mengungkapkan rencana konkret untuk mendirikan sekolah baru di wilayah-wilayah tersebut. “Saya ingin membangun SMA di kawasan Muara Kaman dan Kota Bangun, wilayah yang banyak perusahaan dan ribuan karyawan. Anak-anak mereka cukup banyak, dan di sana sudah ada SMP. Kini yang kita butuhkan adalah SMAnya,” tuturnya.
Menurutnya, faktor lingkungan dan pengaruh orang tua menjadi tantangan besar bagi upaya meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. “Banyak anak yang merasa nyaman membantu orang tua dan mendapatkan uang, bahkan lebih dari sekadar berpikir untuk sekolah,” lanjutnya.
Salehuddin menekankan bahwa pemerataan pendidikan di wilayah terpencil hanya bisa terwujud jika akses pendidikan diperbaiki. Dengan jarak tempuh yang dekat, harapannya anak-anak di daerah terpencil bisa lebih termotivasi untuk bersekolah. Dirinya mencontohkan Malaysia yang telah berhasil membangun asrama bagi siswa-siswi di daerah terpencil, dengan seluruh biaya boarding dibiayai oleh pemerintah.
“Di SMAN 3 Tenggarong, mulai tahun ini kita dorong agar biaya asrama ditanggung pemerintah provinsi, bukan orang tua lagi. Anak-anak bisa pulang ke rumah akhir pekan untuk membantu orang tua, sementara hari Senin sampai Jumat fokus sekolah,” jelasnya.
Selain rencana pembangunan sekolah, Salehuddin mengungkapkan pentingnya peran perusahaan dalam mengatasi masalah pendidikan di sekitar kawasan mereka. “Ada beberapa daerah di mana perusahaan membantu dengan membebaskan lahan atau bahkan membangun sekolah. Tapi untuk pemerataan pendidikan, kita butuh kerja sama yang lebih dari sekadar bantuan satu-dua pihak,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan pihak swasta, adalah kunci untuk menciptakan perubahan signifikan. Dirinya berharap kepala dinas di setiap daerah juga mendapatkan informasi yang memadai tentang permasalahan di lapangan.
“Itu tugas saya di DPRD, untuk menyampaikan persoalan yang ada di lapangan kepada dinas dan pemangku kebijakan, agar semua pihak terlibat dalam solusi bersama,” pungkasnya. MH/Adv/DPRDKaltim)
