Ikntoday.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengkritik penerapan Kurikulum Merdeka yang dinilai kurang memperhatikan keberagaman budaya dan sosial di Indonesia. Ia meminta agar kurikulum tersebut dikaji ulang dan disesuaikan dengan karakteristik lokal di setiap daerah untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
“Keberagaman Indonesia harus menjadi perhatian utama. Tidak mungkin kurikulum yang diterapkan di satu daerah cocok untuk diterapkan di daerah lainnya,” ucapnya.
Sapto mencontohkan negara seperti Swiss, yang bisa menerapkan kurikulum seragam karena populasi yang lebih kecil dan homogen. Namun, kondisi Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta penduduk dengan keberagaman tinggi, menurutnya, membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Negara seperti Swiss mungkin bisa menerapkan sistem yang seragam karena penduduknya sedikit dan homogen. Tapi di Indonesia, hal ini sangat sulit diterapkan,” tegasnya.
Sapto mengusulkan agar Kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi lokal di setiap daerah. Ia meyakini pendekatan ini akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap usaha dan pencapaian siswa. Menurutnya, sistem yang terlalu seragam justru dapat menghambat potensi siswa di berbagai daerah.
“Siswa yang berusaha keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Tidak perlu ada penyeragaman yang justru membatasi potensi mereka,” tambahnya.
Sapto berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Ia menilai, evaluasi ini penting agar kurikulum dapat relevan dengan keberagaman budaya dan kebutuhan pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Dengan perubahan yang lebih tepat sasaran, pendidikan di Indonesia bisa lebih menghargai dan menyesuaikan dengan karakteristik tiap daerah tanpa kehilangan tujuan utamanya,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
