Ikntoday.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan nasional setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memasukkan provinsi ini dalam lima besar daerah dengan potensi kerawanan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.
Hasil ini cukup mengejutkan, mengingat Kaltim selama ini dikenal sebagai wilayah yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilu, baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan salah satu penyebab tingginya indeks kerawanan ini adalah terbatasnya jumlah pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024.
“Karena hanya ada dua pasangan calon, persaingan akan lebih ketat. Kedua belah pihak pasti berupaya maksimal, sehingga potensi gesekan mungkin saja terjadi,” ungkap Sigit saat menghadiri acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua di Samarinda.
Selain itu, faktor keberagaman penduduk di Kaltim juga menjadi salah satu indikator tingginya kerawanan. Sebagai provinsi dengan populasi heterogen, potensi gesekan antarpendukung menjadi perhatian utama.
Namun, Sigit menegaskan bahwa keberagaman di Kaltim harus dilihat sebagai kekuatan. “Kita harus bangga bahwa keberagaman di Kaltim selama ini berjalan damai. Ini modal besar untuk menjaga kondusivitas pemilu mendatang,” katanya.
Perbandingan dengan DKI Jakarta
IKP 2024 menempatkan DKI Jakarta di peringkat pertama sebagai provinsi paling rawan. Sigit menjelaskan bahwa situasi di Jakarta berbeda, karena jumlah pasangan calon kepala daerah yang lebih banyak.
“Di Jakarta, persaingan cenderung menyebar karena jumlah calonnya lebih banyak. Di Kaltim, dengan hanya dua calon, potensi konflik bisa lebih terkonsentrasi,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Meski masuk dalam kategori rawan, Sigit tetap optimistis bahwa Pilkada 2024 di Kaltim akan berlangsung aman dan tertib. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
“Keamanan dan kelancaran pemilu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pihak keamanan atau penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dan Komisi II DPR RI atas inisiatif sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan target partisipasi mencapai 77,5 persen, langkah ini diharapkan dapat membalik tren rendahnya angka partisipasi pada pilkada sebelumnya.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah kunci untuk menepis segala bentuk kerawanan. Mari kita jaga Kaltim tetap damai dan kondusif demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
