Ikntoday.id, Samarinda – Kalimantan Timur menutup tahun 2024 dengan catatan mengejutkan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) provinsi ini mencatat angka fantastis, lebih dari Rp 6 triliun. Namun, di balik angka besar ini, terselip ironi yang menggugah perhatian, dana yang seharusnya untuk pembangunan malah mengendap tanpa dimanfaatkan secara optimal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai fenomena ini sebagai sinyal kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia tak menampik bahwa perencanaan anggaran yang belum matang menjadi akar masalah utama.
“Jika Silpa besar, itu artinya kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujar Hasanuddin tegas saat ditemui, Senin (2/12/24).
Menurutnya, banyak program kerja jangka panjang dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang gagal terealisasi, mencerminkan lemahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru menjadi angka-angka tak bermakna,” tambahnya.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, mengungkapkan bahwa sejumlah program pembangunan terhenti di tengah jalan. Ia menyebut perlunya perbaikan mendalam dalam sistem birokrasi agar proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.
“Bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi pengawasan juga perlu ditingkatkan. Tanpa itu, dana besar yang kita miliki hanya akan menjadi potensi yang terbuang,” terangnya.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami di DPRD ingin memastikan semua anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai rencana. Partisipasi masyarakat akan membantu menciptakan kontrol yang lebih baik,” ucapnya.
Dengan kekuatan fiskal yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun sepanjang 2024, Kalimantan Timur sebenarnya memiliki peluang besar untuk membawa perubahan nyata. Namun, besarnya Silpa menjadi gambaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Seharusnya, dana sebesar ini mampu memberikan dampak positif yang luas. Sayangnya, ketidaktuntasan dalam pelaksanaan program menjadi kendala utama,” katanya.
Silpa Rp 6 triliun bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan dilema sekaligus peluang bagi Kalimantan Timur. Dengan komitmen bersama untuk perbaikan, provinsi kaya ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan nyata.
“Tantangan ini menjadi tugas kita semua. Kita harus memastikan anggaran yang besar ini benar-benar berdampak pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
